Pemudapost - Dalam beberapa kejadian mulai dari proses pencalonan Kepala Daerah, Mentri sampai pada Presiden dan Wakil Presiden masyarakat terkadang dibingungkan dengan beberapa isu kasus yang dialami oleh para calon pemimpin tersebut, beragam masalah yang dilontarkan diantaranya berkaitan dengan masalah pelanngaran Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kewarganegaraan dan masih banyak kasus lainnya.
Uniknya isu tersebut berkembang dan marak diperbincangkan dalam media massa sesaat setelah orang tersebut dikabarkan akan mencalonkan diri maupun dikait-kaitkan dengan jabatan kepemimpinan dalam pemerintahan dan dapat dikatakan sedang naik daun, banyak elemen masyarakat juga ikut ambil bagian dalam mengomentari isu tersebut hingga ada yang menuding salah dan ada juga yang membelanya bahwa isu tersebut tidak benar. Dengan keadaan demikian banyak masyarakat merasa bingung dengan isu yang sedang berkembang.
Lantas siapakah yang berwenang dalam mengklarifikasi isu yang benar maupun tidak benar sehingga masyarakat tidak resah dengan keberadaan isu tersebut? pertanyaan yang sangat sederhana untuk direfleksikan sehingga penulis mempunyai sebuah pemikiran bahwa sangat penting jikalau ada pusat tabulasi data yang memberikan informasi disetiap tingkat kabupaten maupun provinsi untuk mendata setiap warganya mengenai beberapa kriteria mulai dari catatan Prestasi, Kriminal, dan lainnya sehingga jika ada suatu isu yang menyebar dengan merugikan pihak lain akan segera terklarifikasi kebenarannya oleh penyedia data tersebut.
Seperti halnya perbuatan kriminal, polisi pasti sudah mempunyai sebuah catatan kejahatan di setiap tempat karena pasti setiap warganya sudah pernah membuat Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), sehingga setiap warga sudah tercatat datanya di kepolisian. Namun bukan hanya sekedar SKCK saja yang dibutuhkan saat ini, melainkan sebuah lembaga semisal yang konsentrasinya mencatat semua kejadian atau sebuah tabulasi data setiap warga Negara, mulai dari Prestasi, Pelanggaran HAM, KKN dan lainnya sehingga apapun itu menyangkut perbuatan warga Negara ada dalam sebuah daftar atau tabulasi yang mudah diakses.
Seleksi mentri akhir-akhir ini juga menjadi sorotan publik, diharapkan nantinya yang menjadi mentri dalam kabinet benar-benar orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin serta bersih dengan track recordnya selama ini, namun permasalahannya adalah adakah pusat tabulasi data di Indonesia yang mampu memberikan informasi atau data orang berprestasi dan bersih yang mampu dipertanggung jawabkan pada publik? jawabannya belum ada.
Nah, dengan kebutuhan ini penulis berharap kedepannya ada sebuah lembaga entah dari pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan informasi berupa tabulasi deretan orang berprestasi dan lainnya di Indonesia, sehingga apabila ada calon kepala daerah maupun calon pemimpin dalam pemerintahan yang terlibat isu yang merugikan akan segera terklarifikasi dengan adanya pusat tabulasi data tersebut, bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi kebutuhan setiap daerah dan Negara Indonesia kedepannya, karena manfaatnya dengan adanya data tersebut akses informasi akan cepat didapatkan oleh publik.
Disamping itu bukan hanya berguna bagi para calon pemimpin daerah maupun pemerintahan saja, melainkan manfaatnya juga akan dirasakan oleh pemerintah dan pihak Swasta dalam menyeleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta misalnya, Perushaan dan beberapa instansi lainnya. sehingga informasi warga Negara akan mudah diakses oleh sektor pemerintah dan swasta dalam jenjang karir yang dibutuhkan kedepannya serta memberikan informasi yang falid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Tulisan ini hanya sebuah refleksi saja, bukan untuk kepentingan atau maksud tertentu. Hanya saja ini merupakan terobosan baru dalam membangun sebuah Negara berkembang menjadi Negara maju. Sehingga turut mempermudah seleksi yang dilakukan oleh setiap lembaga dalam mengembangkan instansinya masing-masing kedepannya. (Sy/Ar).
Oleh: Ahmad Fairozi
Review This Product