Sebulan setelah dilantik presiden Jokowi mengumumkan BBM naik dua ribu rupiah, swasembada jangka panjang yang ditargetkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla, menindak secara tegas para pencuri ikan dilaut Indonesia yang menjadi prioritas oleh menteri Susu Pujiastutik dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan, pembekuan sementara kurikulum 2013 oleh menteri pendidikan Anis Baswedan dan lainnya.
Beberapa uraian diatas adalah sebagian kecil dari keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan birokrasi, penulis cukup apresiatif terhadap pemerintah hingga saat ini. Namun sebagai rakyat, kita tidak harus berpuas diri dengan beberapa konsistensi pemerintah atas reformasi birokrasi yang sedang giat-giatnya dilakukan, dengan selalu memberikan masukan dan kritikan yang membangun adalah tugas sejati kita sebagai rakyat terlebih adalah pemuda.
Kita, pemuda yang sebagai rakyat berpendidikan harus juga tetap konsisten terhadap komitmen kita pada saat pemilihan umum (Pemilu) lalu memberikan hak suaranya dalam menentukan pemimpin Indonesia lima tahun kedepan. Artinya jika pemerintah salah dalam pengambilan keputusan yang merupakan sebuah kebijakan maka kitalah yang wajib mengingatkan pemerintah untuk kembali kepada tugasnya sebagai pemimpin bangsa yang adil dan makmur.
Pemerintah juga diharapkan tidak besar telinga karena hari ini masyarakat masih percaya pada kinerjanya dipemerintahan, namun tugas pemerintah masih menggunung untuk diselesaikan. Sebagai contoh kasus lumpur lapindo yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang terhadap ganti rugi para korban. Belum lagi masalah korupsi tingkat elit politikus masih menjamur, nasionalisasi asset asing yang hingga kini belum terwujud dan masih banyak lagi tugas berat menanti pemerintahan presiden Jokowi-JK.
Jika beberapa aspek dan sektor strategis seperti minyak, gas dan tambang belum bisa dinasionalisasi terhadap asset asing oleh pemerintah maka kemudian cukup miris jika mengharapkan Indonesia menjadi Negara maju seperti Negara-negara tetangga, sebutlah Singapura, Malaysia, Jepang, dan India. Bagaimana Indonesia bisa menjadi Negara maju jika yang meng-ekploitasi kekayaan alam kita adalah pihak asing? yang pada pelaksanaannya adalah neo liberal yang sudah pasti memikirkan keuntungan pribadi.
Betapa lucunya jika Indonesia hari ini dikatakan belum mampu mengelola kekayaan alamnya, jika hal tersebut kebanyakan pihak birokrasi sepakat, maka apa penghargaan bagi seorang professor (Ilmuwan) Indonesia saat ini jika Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dikatakan belum mampu? Kembali pada pembahasan awal bahwa jika pemerintah serius untuk melakukan reformasi birokrasi dengan revolusi mental yang telah dikampanyakan kemarin maka seharusnya pemerintah saat ini memikirkan hal tersebut.
Namun penulis tidak sepesimis itu, tapi pemerintah harus tetap benar-benar memikirkan hal tersebut sehingga rakyat mendapatkan kesejahteraannya seperti yang telah dijanjikan kepada rakyat oleh para founting father kita yang termaktub dalam pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 1945 Indonesia.
Oleh: M. Zuhry
Review This Product